PONTIANAK—Pengamat politik sosial kemasyarakatan, Drs Jipridin MSi menilai bahwa debat kandidat Calon Gubernur – Wakil Gubernur yang dilaksanakan Senin (18/11) malam di hotel Aston Pontianak, telah memberikan ruang pada masyarakat untuk menilai masing-masing Paslon yang akan dipilih pada 27 November mendatang. “Saya sebagai pengamat, mengamati dari lima aspek penilaian selama debat, dan kesimpulannya ada pada Paslon 02, yakni saat penyampaian visi misi dan program, khususnya waktu yang digunakan empat menit,” ujar Jipridin.
Menurutnya, Paslon 02 lebih komprehensif dalam penyampaian visi, misi dan program, dengan waktu yang digunakan empat menit sudah sesuai. “Saya beri nilai nilai 95,” tambahnya. Sedangkan Paslon 03, dinilai kurang relevan jawaban mengenai visi, misi dan program, sementara waktu yang disediakan empat menit kurang terukur. “Saya beri nilai 75,” jelasnya. Dan Paslon 01, dalam penyampaian visi, misi, dan program, dinilai tak sistematis, dengan waktu empat menit tak dapat dikelola secara tepat. “Maka saya beri nilai 70,” tuturnya.
Pada segmen kedua, masalah issu IPM Kalbar, menurut Jipridin, Paslon 01 menjawab sesuai dengan capaian kinerja, namun tidak mencerminkan keadaan yg diharapkan. Sedangkan Paslon 02, dikatakan Jipridin, responnya terhadap Paslon 01 berdasarkan statistik capaian, sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan. Demikian juga dengan Paslon 03, dalam tanggapan terhadap Paslon 01, masih menurut Jipridin, bersifat normatif. “Semuanya, dapat nilaiyang sama, yakni 80,” tuturnya.
Tentang ASN, menurut Jipridin, bahwa Paslon 01,02 dan 03, sama berpandangan perlu peningkatan kualitas SDM yakni bagi pegawai yang berprestasi diberikan reward, sedangkan pegawai yang tidak cakap atau non prestasi perlu pembinaan. “Ujungnya jika tak berubah berikan hukuman sesuai dengan kesalahannya. Semua Paslon dapat nilai 85,” papar dosen Universitas NU ini.
Menyoroti segemen keempat, Paslon 01 yang mengangkat isu anggaran dalam APBD. “Terjadi debat 01 dengan Paslon 03 yang tidak produktif, sehingga menimbulkan ketegangan,” paparnya. Demikian juga Paslon 02 dengan Paslon 01, terjadi debat tentang pemekaran Kapuas Raya. “Terjadi debat yang tidak memberikan pendidikan politik kepada rakyat,” ujar pengamat dari Aswaja Center ini.
Terkait issu infrastruktur, bahwa Paslon 03 dalam debat dengan 02, bahwa banyak jalan rusak di Kabupaten Mempawah yang pernah dipimpin Paslon 02. Menjawab hal itu, menurut Jipridin, bahwa 02 lebih focus pada Pembangunan Rumah Sakit sedangkan kondisi jalan di Mempawah juga tidak ada jalan Provinsi. Hal ini memberikan gambaran bahwa Kabupaten ini harus berjuang mengatasi kondisi infrastuktur tanpa perhatian maksimal dari Provinsi. (*/)
